Phnom Penh / Bangkok – 31 Juli 2025
Konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand kembali memanas setelah tuduhan serius dilayangkan oleh pemerintah Thailand bahwa pasukan militer Kamboja telah melanggar kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani pada 29 Juli 2025. Peristiwa ini mencoreng harapan perdamaian yang baru seumur jagung dan menimbulkan kekhawatiran regional akan pecahnya konflik bersenjata secara penuh.
🔴 Kronologi Pelanggaran
Menurut keterangan resmi dari Kementerian Pertahanan Thailand, pada pagi hari tanggal 31 Juli 2025, pasukan Kamboja dilaporkan telah memasuki zona demiliterisasi di dekat wilayah kuil Ta Moan Thom, Oddar Meanchey. Dalam insiden tersebut, dua tentara Thailand tewas dan lima lainnya terluka akibat baku tembak singkat yang berlangsung selama kurang lebih 45 menit.
Mayor Jenderal Surasak Chansawang dari Angkatan Darat Thailand menyatakan bahwa Kamboja telah mengaktifkan unit artileri ringan dan menempatkan drone pengintai bersenjata tanpa pemberitahuan kepada tim pengawas ASEAN dan PBB yang masih bertugas di kawasan tersebut.
“Kami menganggap ini sebagai pelanggaran berat terhadap perjanjian damai yang kami sepakati bersama. Ini bukan hanya serangan terhadap Thailand, tetapi juga terhadap prinsip-prinsip perdamaian di Asia Tenggara,” ujar Mayor Jenderal Surasak.
🎙️ Respon Kamboja: Bantahan dan Tudingan Balik
Menanggapi tuduhan ini, Kementerian Luar Negeri Kamboja membantah keras keterlibatan militer mereka dalam pelanggaran tersebut, dan menyatakan bahwa justru Thailand yang terlebih dahulu meluncurkan serangan di wilayah yang masih disengketakan.
Juru bicara militer Kamboja, Kolonel Chan Dara, mengatakan:
“Pasukan kami hanya merespons serangan provokatif dari pihak Thailand yang melanggar batas teritori kami. Kami bertindak untuk mempertahankan kedaulatan dan keselamatan warga kami.”
📍 Posisi Lokasi Strategis yang Jadi Sengketa
Wilayah yang menjadi lokasi pelanggaran adalah jalur sensitif di sepanjang garis perbatasan yang tidak sepenuhnya ditentukan. Titik benturan berada di dekat kompleks kuil kuno Ta Moan dan Ta Krabey, area yang memiliki nilai strategis dan simbolis tinggi bagi kedua negara.
🌐 Reaksi Internasional
- ASEAN telah mengeluarkan pernyataan darurat yang mendesak kedua negara menahan diri dan mengaktifkan kembali forum Joint Boundary Commission (JBC) untuk menyelesaikan insiden ini secara diplomatis.
- PBB menyampaikan keprihatinan atas pelanggaran ini dan menyarankan pembentukan tim investigasi internasional independen untuk menilai pelanggaran yang terjadi.
- Pemerintah Amerika Serikat, melalui Kementerian Luar Negeri, menyampaikan bahwa “perdamaian yang telah dicapai tidak boleh dikorbankan demi manuver politik domestik.”
🏛️ Politik Dalam Negeri: Apakah Ada Motif Tersembunyi?
Sejumlah analis menyebut bahwa pelanggaran ini kemungkinan terkait dengan tekanan politik dalam negeri di kedua negara:
- Kamboja sedang menghadapi kritik atas meluasnya represi terhadap oposisi, dan isu militer bisa menjadi alat pengalihan perhatian rakyat.
- Thailand sendiri masih dalam krisis pemerintahan setelah PM Paetongtarn diskors. Militer diduga memainkan peran dominan dan memanfaatkan ketegangan ini untuk memperkuat cengkeramannya terhadap pemerintahan sipil.
🧭 Dampak Langsung: Zona Ekonomi dan Sipil Terancam
Lebih dari 12.000 warga sipil di wilayah Oddar Meanchey dan Surin dilaporkan telah meninggalkan rumah mereka akibat suara tembakan dan pergerakan kendaraan militer. Jalur perdagangan lintas batas Aranyaprathet–Poipet ditutup untuk sementara.
Banyak petani dan pedagang kecil mengalami kerugian besar karena panen gagal dipanen dan barang dagangan tidak bisa dikirim ke pasar Thailand.
🔮 Masa Depan Gencatan Senjata: Di Ujung Tanduk
Pelanggaran ini menimbulkan ketidakpastian serius tentang masa depan gencatan senjata. Gagalnya pelaksanaan prinsip-prinsip gencatan akan memperlemah kepercayaan masyarakat internasional terhadap kemampuan ASEAN sebagai fasilitator damai.
📝 Kesimpulan
Dengan kembali pecahnya kekerasan di perbatasan, perdamaian antara Thailand dan Kamboja berada dalam bahaya nyata. Komitmen terhadap diplomasi dan penegakan hukum internasional menjadi penentu utama apakah konflik ini akan diredam atau membesar menjadi krisis regional.
Seluruh mata kini tertuju pada pertemuan ASEAN Emergency Summit yang dijadwalkan pada 3 Agustus 2025 di Kuala Lumpur. Apakah langkah diplomasi akan menyelamatkan perdamaian yang rapuh ini, atau kita akan menyaksikan sejarah kelam berulang?
About the Author
